Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK telah menempuh waktu lebih dari 100 hari pada bulan Januari ini. Nyatanya perjalanan pemerintahan selama kurang lebih 3 bulan ini menuai kritisi dari sejumlah pihak, diantaranya dari Partai Keadilan Sejahtera.
"Kami melihat pertama komunikasi yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan lembaga negara tidak bagus," ujar Jazuli disela rapat kerja yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).
Jazuli mencontohkan komunikasi yang kurang baik yang dibangun Presiden Joko Widodo yaitu pernyataan Presiden yang mengimbau Menteri tidak perlu hadir apabila dipanggil oleh DPR RI.
"Pak Jokowi sempat larang menteri ke DPR, padahal itu tidak boleh terjadi. Sama-sama lembaga tinggi harus berkomunikasi sesuai konstitusi," kata Jazuli.
Selain masalah komunikasi antarlembaga negara, PKS juga mengkritisi keputusan Presiden yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, kemudian harga itu diturunkan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan.
"Kebijakan yang diambil tidak pada perhitungan yang matang. Fraksi PKS yang pertama tolak kenaikan BBM karena sesungguhnya tidak layak dinaikkan. Begitu dinaikkan kemudian diturunkan kembali, harga BBM turun, tapi harga bahan pokok tidak bisa dikontrol," tutur Jazuli.