Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuduh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto tengah memisahkan Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya. Keduanya disebut sebagai "brutus" di lingkar Istana.
"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini orang-orang begini kan yang kita sebut 'Brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.
Hal itu disampaikan Masinton ketika ditanya siapa "Brutus" yang ia maksud dalam pernyataanya sebelumnya.
Masinton menjelaskan, Andi sebagai Sekretaris Kabinet kerap mendistorsi informasi yang hendak disampaikan oleh PDI-P ke Presiden. Padahal, kata dia, pesan dan informasi yang disampaikan PDI-P itu turut mewakili aspirasi dan keinginan rakyat.
"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh Presiden agar pemerintah bisa jalan efektif, pesan-pesan Presiden juga sampai ke rakyat dan harapan rakyat bisa sampai ke Presiden," ucap Masinton.
Sementara Rini, lanjut Masinton, adalah orang yang hidup dari satu penguasa ke penguasa lain. Saat bekerja di dalam pemerintahan, ujar dia, Rini juga menjalankan kepentingan dari pihak luar.
"Kalau bahasa gamblangnya itu operator, operator yang jalankan kepentingan pihak luar dari dalam pemerintahan. Kalau bahasanya, ini komprador," ujar Anggota Komisi III DPR ini.
Dia menyarankan agar Jokowi tidak terlalu lama terjebak oleh dua orang 'brutus' yang ada di pemerintahannya ini. Dia menyarankan agar dua orang ini segera dipecat dari kabinet. "Reshuffle kita usulkan untuk dua orang ini, walau itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.
Luhut dan Andi sebelumnya sudah membantah ingin memisahkan Presiden dengan parpol pendukungnya. "Cari tahu saja sendiri, saya enggak ada urusan," kata Rini.
Adapun Andi mengatakan, elite-elite partai pendukung dapat memiliki akses khusus tanpa melalui birokrasi saat ingin menemui atau berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. "Silakan ditanya ke PDI-P yang dimaksud siapa, tapi setahu saya partai-partai itu memiliki akses ke Presiden tidak hanya lewat Mensesneg yang mengatur jadwal, tapi bisa juga akses-akses langsung yang diberikan oleh Presiden," ujar Andi.