News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik Proton

DPR Nilai Kerja Sama dengan Proton Salah Sasaran

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI Joko Widodo jajal New Proton Iriz bersama Chairman Proton Mahathir Mohamad

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mempertanyakan alasan kerja sama proyek mobil antara Indonesia dan Malaysia. Dimana Presiden Joko Widodo ikut menyaksikan penandatanganan MoU Proton Holdings dengan PT Adiperkasa Citra Lestari.

"Proton adalah merk mutsibishi tahun 80-an yang dibeli Malaysia sebagai bahan untuk malaysia memulai produk industri mobil dalam negeri. Kenapa Indonesia tidak berani ambil teknologi yang lebih tinggi?" kata Hafisz melalui pesan singkat, Minggu (8/2/2015).

Ia mencontohkan teknologi Jepang atau Jerman sebagai cikal bakal perkembangan Indonesia mandiri kendaraan mobil. Sehingga langkah Jokowi dirasakan akan kurang efektif.

Negara juga akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga kurang efisien dalam hal pembiayaan‎. Apalagi saat ini perdagangan mobil sedang lesu. "Mestinya kita bisa ambil keuntungan dalam posisi saat ini terhadap industri otomotif teknologi tinggi," katanya.

Politisi PAN itu melihat langkah Jokowi tidak tepat. Mengenai wacana mobil Esemka, Hafisz melihat langkah Jokowi kerjasama teknologi otomotif ini sudah benar namun tidak efektif.

"Karena salah sasaran kenapa Proton bukan yang lebih bagus. Untuk Esemka marilah kita lupakan saja karena itu bukan karya anak bangsa. Esemka itu hanya rakitan beberapa unsur bagian otomotif yang dirakit oleh anak bangsa.‎ Jadi bukan karya anak bangsa tapi assembly saja," tuturnya.

"Saya ingin menambahkan bahwa kalau Jepang tidak mau alih teknologi masih ada Jerman, Italia, Perancis dan Inggris yg punya teknologi otomotif canggih, bukan Malaysia pilihannya," imbuhnya.

Mengenai adanya saham salah satu pejabat, menurut Hafisz secara etis tidak boleh dilakukan kerjasama. "Karena disitu pasti akan ada conflict of interest, ada kepentingan, sedangkan kerjasama ini karena dengan presiden maka pasti akan menggunakan keuangan egara sehingga tidak sehat," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini