Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecaburan di atas gelanggang politik nasional kekinian, ternyata turut mengusik netizen di Indonesia.
Mereka merasa "gerah" lantaran Presiden Ri Joko Widodo tampak tak mampu mengeluarkan kebijakan secara independen.
Penilaian netizen tersebut bukan tanpa alasan kuat. Kisruh Mabes Polri lawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun polemik calon Kapolri, menjadi contoh terbaik kasus tersebut menurut netizen.
"Masyarakat dunia maya" mencurigai pergolakan tersebut disebabkan adanya partai politik yang memaksakan pola patron-klientalis khas feodalisme terhadap sang presiden.
Pola seperti itu, menyebabkan presiden hanya merepresentasikan kepentingan satu atau seklompok parpol tertentu.
Karenanya, tak ayal, tagar #StopPartaiFeodal, hingga Senin (9/2/2015) siang, menjadi topik terpopuler netizen di linimasa Twitter.
Tanpa menyebut nama parpol yang dimaksud, akun @ademuhammad00,misalnya, meminta Presiden Jokowi hanya tunduk pada kehendak rakyat dan bukan kepada parpol feodal.
"@4bim4nyu @BangAsa70 @KartikaDjoemadi @hendarmin14 Kepala Negara harusnya lepas dari cengkeraman parpol, apalagi yg feodal #StopPartaiFeodal," kicaunya.
Sementara akun @Azissetyo menuliskan: "Kedaulatan itu di tangan rakyat! Saatnya bergerak : #StopPartaiFeodal, #PresidenMilikRakyat."
Sementara akun @diah_oktarina, tampak mengajak netizen lain untuk bersama-sama menolak intervensi parpol feodal terhadap Presiden Jokowi.
"Kedaulatan itu di tangan rakyat! Saatnya bergerak : #StopPartaiFeodal, #PresidenMilikRakyat," tandasnya.