News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pertemuan Abraham Samad Dengan PDIP

KPK Diminta Secepatnya Bentuk Komite Etik

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/2/2015). Kedatangan Hasto tersebut untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dugaan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah politisi PDIP mengenai kemungkinan Abraham Samad menjadi wakil Joko Widodo dalam Pilpres 2014. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Roni Tabroni menilai kedatangan Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke KPK untuk memastikan bahwa dia tidak membuat fitnah kepada Abraham Samad. Menurutnya hal itu perlu diapresiasi.

"Pembuktian data yang dimiliki Hasto menjadi penting bagi publik agar publik memiliki kepastian dari opini yang disampaikan Hasto sebelumnya," kata Roni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2015).

Roni menuturkan, dengan data-data yang disampaikannya kepada KPK, Hasto sedang membuka wawasan kepada publik tentang siapa sebenarnya pimpinan KPK selama ini.

"Apa yang disampaikan Hasto tentu saja jangan langsung dipandang negatif, sampai pembuktiannya benar-benar terbuka," tuturnya.

Menurut dia, image yang terbentuk di awal memang Hasto terkesan ingin menggembosi KPK. "Tetapi jika dilihat lebih jauh, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan cinta KPK, juga harus dibarengi dengan mengkritisi sosok-sosok yang menduduki jabatannya, termasuk ketua KPK," katanya.

Menurut Roni, langkah Hasto ini dapat semakin memberikan pendidikan politik kepada publik. Dirinya berharap, atas laporan dan data-data yang dibawa Hasto tersebut pihak KPK dapat menanggapinya dengan serius.

"Sebagai bentuk keseriusan, KPK sebaiknya cepat membentuk komite etik," ujarnya.

Hal itu, kata dia, penting agar KPK yang selama ini dianggap satu-satunya tumpuan kepercayaan publik tidak pudar. KPK, kata Roni, harus terus merawat kepercayaan publik tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini