Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi musyawaran nasional Surabaya, rencanannya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), pada 17-19 Februari mendatang, di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan.
Ketua Steering committee Mukernas PPP, Isa Muchsin dalam konfrensi persnya di Restoran Sempur, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/2/2015), menyebutkan dalam mukernas, partai berlambang Kaabah itu akan membahas soal rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 204 wilayah. PPP sendiri membidik menang di 51 wilayah.
"Partai akan memprioritaskan (pengusungan) kader. Jika hal itu sulit dipenuhi, tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak lain," ujarnya.
Selain itu, dalam Mukernas tersebut, juga akan dilakukan konsolidasi soal musyawarah wilayah dan daerah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kata dia, sudah mengeluarkan kebijakan bahwa hanya kader muda lah yang berhak memimpin partai, baik di pusat maupun di daerah.
Hal itu mengacu pada Ketua Umum DPP PPP versi munas Surabaya, Romahurmuziy yang masih tergolong muda. "Untuk daerah umurnya maksimal 50 tahun, dan untuk DPP umurnya maksimal 40 tahun," katanya.
Partai rencanannya juga membahas masukan kebijakan pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla. Rencananya pascapelaksanaan mukernas hasil pembahasan itu akan disampaikan ke pemerintah.
"Partai juga akan menyikapi program legislasi nasional (Prolegnas). Yang menjadi perhatian itu soal minuman beralkohol, dan pelaksanaan haji supaya tidak ada korupsi," terangnya.
Kubu munas Surabaya kata dia masih berpegang pada SK (Surat Keputusan) Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober, yang menyebut kubu Romahurmuziy lah yang sah.
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK.Menkumham itu kata dia tidak mengikat, karena prosesnya masih berlangsung.
Kata dia pihaknya juga mengundang kader-kader PPP pendukung kubu Suryadharma Ali. Isa menyebut dalam mukernas nanti pihaknya terbuka bila mereka datang dan berpartisipasi.
"Orang luar saja kita undang, apalagi yang masih kader partai," jelasnya.