Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, civitas akademika Universitas Indonesia tetap menuntut Presiden Joko Widodo menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, mengapresiasi langkah Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. Namun, Jokowi dinilai masih kurang tegas untuk bersikap terkait adanya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami berharap kepada tiga Plt (pelaksana tugas) yang baru yaitu Johan Budi, Taufiqurahman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji," ujar Topo saat menghadiri pernyataan sikap civitas akademika Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Meski begitu, dosen hukum pidana ini menyebutkan kisruh KPK dan Polri belum selesai setelah Jokowi menyatakan sikap terkait calon Kapolri baru. Menurutnya, Kapolri juga harus mendapatkan persetujuan DPR RI. "Ini belum selesai dan masih panjang. Calon Kapolri masih diajukan ke DPR," papar Topo.
Topo menyarankan, Jokowi benar-benar tegas menyikapi adanya pelemahan KPK. Terlebih upaya pelemahan telah terjadi beberapa kali, jika KPK menetapkan pejabat penegak hukum yang mempunyai pengaruh di institusinya.
"Hukum ini bisa menjadi berbahaya makanya kita harus mengawal proses ini,"ucap Topo.