Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memilih berkantor di Istana Bogor. Mau tidak mau rapat kerja atau rapat kabinet pun dilakukan di kota hujan tersebut.
Seskab Andi Widjajanto sampai mengkaji penggunaan commuter line sebagai moda transportasi para menteri sebagai transportasi menuju Bogor dari kantor mereka di Jakarta.
Lantas bagaimana kesiapan pihak PT KAI apabila rencana tersebut jadi dilakukan? Mereka mengaku penggunaan kereta api khusus menteri masih sebatas wacana.
Namun apabila itu benar dilaksanakan, PT KAI akan membantu pelaksanaannya. "Setahu saya itu masih wacana, kita siap saja," ujar seorang Petugas KAI, Minggu (22/2/2015).
Sementara itu penggunaan kereta api khusus pejabat untuk ke Istana Bogor juga mengundang reaksi cukup beragam dari para pengguna moda kereta.
Seperti yang diucapkan Wandi (35), pria asal Depok yang Saban hari menggunakan KRL menuju tempat kerjanya di Kuningan, Jakarta.Ia menolak ada gerbong khusus pejabat.
"Nanti mengganggu jadwal keberangkatan, mendingan benahi dulu sistemnya, sekarang saja masih berantakan," ungkap Wandi saat ditemui Tribun di Stasiun Manggarai.
Commuter line merupakan moda transportasi andalan warga luar kota yang bekerja di Jakarta. Adanya kereta khusus akan mengganggu jadwal keberangkatan kereta yang sudah ada.
"Apalagi bila kereta yang digunkan kereta khusus, yang tidak berhenti, otomatis kereta reguler harus menunggu, mengalah apabila pejabat akan pergi dan pulang dari istana Bogor," ungkapnya.
Sementara Rizal sangat setuju apabila menteri atau pejabat menggunakan kereta untuk rapat kerja bersama Jokowi. Menurutnya, sebaiknya para pejabat tersebut membaur di gerbong yang sama seperti penumpang lainnya.
"Agar mereka tahu kondisi transportasi sekarang. Mereka jadi bisa merasakan apa yang dialami pengguna kereta selama ini. Asal jangan Presiden Jokowi saja yang menggunakan kereta, karena faktor keselamatan," katanya.
Selai itu menurut Rizal penggunaan kereta mesti dikaji secara matang. Agar nantinya kebijakan yang bertujuan baik tersebut tidak berakhir dengan buruk.
"Yang pasti dikajinya harus matang, apabila penggunaan kereta bertujuan untuk efisiensi dan menghindari timbulnya kemacetan, maka anggaran untuk pengaduan kereta tersebut harus transparan," terangnya.