TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan kenaikan harga beras saat ini sangat menyusahkan rakyat.
Kata Herman masih ada yang beranggapan bahwa harga yang tinggi dapat mensejahterakan petani, tentu jawabannya belum tentu, karena hampir seluruh petani juga mengkonsumsi beras dan hampir sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan karena lahan garapannya tidak ekonomis.
Dirinya mengaku prihatin dengan kenaikan harga beras yang tinggi, telah menambah susah rakyat. Untuk itu Herman meminta secepatnya pemerintah dapat mengatasinya.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, kenaikan harga beras ini tidak terlepas dari beberapa instrumen yang mempengaruhinya, yaitu turunnya produksi, ketersediaan stok nasional, naiknya konsumsi, dan distribusi.
Dia menjelaskan, UU Pangan No 18 Tahun 2012 sudah mengatur secara rinci tentang Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menjaga stok nasional dan stabilisasi harga pangan pokok.
"Untuk itu kami meminta segera lakukan operasi pasar dan penyaluran raskin secara serentak. Bilamana diperlukan bisa disalurkan dua kali dalan sebulan ini dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog," kata Herman dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (26/2/2015).
Menurutnya, dengan stok Bulog saat ini 1,4 juta ton tentu belum aman. Pasalnya pada era pemerintahan Presiden SBY stok bulog minimal 3 juta ton, itupun harus ditopang dengan produksi dalam negeri yang mencukupi, sehingga targetnya adalah surplus produksi beras 10 juta ton, dari kebutuhan rata-rata konsumsi per tahun sekitar 34 juta ton.
"Kami berharap pemerintahan Presiden Jokowi tidak berwacana melahirkan program baru terhadap program yang sudah bagus. Rakyat butuh aksi nyata bukan wacana dan rakyat butuh bukti bukan janji, sehingga presiden jokowi dengan kabinet kerjannya harus kerja serius dan tidak perlu berwacana melahirkan program baru yang belum tentu memberikan manfaat banyak bagi rakyat seperti menghapus raskin dengan e-money," katanya.