Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Archipelago Community menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).
Mereka datang ke depan Istana Negara untuk mendesak presiden Joko Widodo segera mengeksekusi terpidana mati 'Duo Bali Nine yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
"Segera eksekusi terpidana mati gembong narkoba," kata Koordinator aksi Abdullah Kelrey dalam orasinya.
Kelrey menuturkan, eksekusi mati bagi para pengedar narkoba adalah sah dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, eksekusi mati itu sudah sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang mana keras dan tegas pada pengedar, bandar, eksportir, importir yang mengedarkan narkotika golongan satu bukan tanaman melebihi lima gram ke atas.
"Menurut kami bahwa jikalau pemerintah tidak melaksanakan maka pemerintah melanggar hukum, karena kami merasa ini sah kalau sudah sah kan tidak dianggap melanggar HAM," tuturnya.
Masih kata Kelrey, hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) masih sah secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Keputusan hukuman mati tersebut juga sudah dirundingkan terlebih dulu sebelumnya dengan sejumlah lembaga dan tokoh yang ada di Indonesia, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), Muhamaddiyah.
Lebih jauh, Kelrey mengatakan reaksi keras Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait hukuman mati diduga mengandung unsur politik, serta tidak memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Karena menurutnya, Tony juga ingin maju dalam pertarungan Pilpres di Australia mendatang.
"Jokowi jangan berikan ampunan kepada para pengedar narkoba tidak masalah kalian dibenci Australia, tapi ingat demi rakyat dan negaramu kalian harus tegas. Karena kalian akan dicintai rakyat Indonesia dan selalu di belakang kalian," katanya.