Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terkesan terlalu meremehkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak awal menjabat. Apalagi, melihat Ahok yang sudah tak memiliki parpol saat ini.
Demikian disampaikan oleh Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2015)
"Tapi ternyata Ahok ini cukup cerdas dalam menghadapi DPRD. Meski tidak punya parpol, dia berhasil ambil simpati publik Jakarta dan nasional," kata Andar.
Artinya, menurut Andar, kalkulasi politik DPRD yang remehkan Ahok ini sangat keliru. Ahok justru didukung publik atas sikap dan tindakannya yang berani ungkap intransparansi APBD DKI Jakarta.
Andar sudah menduga bahwa kericuhan terjadi saat mediasi di Kemendagri kemarin, lantaran Ahok tengah memancing via Anas Effendie, siapa sebenarnya aktor di balik 'dana siluman' Rp 12,1 Triliun di RAPBD DKI tersebut.
"Tampak sekali, pancingan Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Buntutnya, Ahok diserang dari segi etika. Padahal kalau DPRD tak terpancing emosinya, kisruh bisa dihindari. Jika anggota DPRD tetap fokus dengan substansi masalah, mungkin masalahnya tidak semakin ruwet seperti sekarang ini," kata Andar.
Peristiwa tersebut, lanjut Andar terlihat jelas bahwa ada kepanikan di tubuh DPRD DKI Jakarta. Ini bisa jadi bumerang. Sebab, alih-alih ingin menuding Ahok melanggar etika, dengan melihat kondisi sekarang, publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik.
"Jadi sekarang pendekatan hukum harus dilibatkan. Yakni KPK dan Kejagung segera tindaklanjuti lampiran dana siluman itu. Pendekatan hukum dalam hal ini bisa lebih ampuh atasi polemik ini daripada pendekatan politik atau etik," kata Andar.