Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data tambahan terkait laporan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pelaksana Tugas Komisioner KPK Johan Budi mengatakan data tersebut telah diminta pada Jumat pekan lalu.
"Jumat kemarin tim dumas (pengaduan masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," ujar Johan saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/3/2015).
Johan menegaskan kasus senilai Rp 12, 1 triliun itu terus diusut KPK. Hal tersebut sekaligus dugaan KPK mengalihkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.
"Jadi masih ditindaklanjuti sama KPK," ujar Johan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dana siluman dala APDB DKI Jakarta 2015. Ahok menilai ada dalam ABPD tersebut ditemukan anggaran yang digelembungkan. Contohnya pengadaan uninterupptible power suply (UPS) untuk komputer yang nilainya miliaran rupiah.