Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Serang - Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya, M Rommahurmuziy, menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memberikan intervensi di dalam sengketa internal PPP. Bahkan, ia membantah anggapan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengintervensi pengesahan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya.
"Perlu tahu, itu bukan tangan Menkum, tapi itu tangan Tuhan," kata Rommy saat Rapat Koordinasi Nasional PPP di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Senin (16/3/2015).
Rommy pun menyesalkan adanya aksi unjuk rasa terhadap Yasonna oleh oknum yang tidak dikenal. Dalam unjuk rasa itu, para demonstran juga menggalang tanda tangan agar Yasonna menganulir putusan sebelumnya.
"Enggak perlu maksa begitu pakai massa agar mengesahkan tanda tangan. Itu pakai gaya preman," katanya.
Selain itu, Rommy juga mempertanyakan niat damai yang sebelumnya diajukan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Menurut dia, jika memang ingin damai, Djan Faridz tak perlu berebut kursi pimpinan PPP. Terlebih, kata dia, sudah ada kepengurusan partai yang lebih sah yang telah diakui Kemenkumham sebelumnya.
"Imam itu tidak ada dua. Bayangkan kalau di dalam masjid ada dua imam. Kalau yang datang belakangan satu, dia kan masbuq (jemaah yang telat)," katanya. (Dani Prabowo)