Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Central Strategic International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan logika PDI Perjuangan bertolakbelakang dari logika yang dimiliki figur utama partai, yaitu Soekarno terkait petugas partai.
"Yang menganggap Pak Jokowi adalah petugas partai, menteri petugas partai, itu sebenarnya logika yang ditolak Bung Karno," ujar Phillips dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/4/2015).
Menurut Phillips, sejarah menjabarkan bahwa Soekarno adalah orang yang anti terhadap Partai Politik. Hal itu terlihat dari sikap Soekarno yang menerbitkan Dekrit Presiden pada tahun 1959. Dekrit Presiden yang terbit pada tanggal 5 Juli 1959 itu mengakhiri masa parlementer berkuasa dan UUD 1945 kembali sebagai konstitusi.
"Ini membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin dimana peran partai dikecilkan. Makanya tahun itu tidak ada pemilu. Tahun 1955 baru ada partai. Kenapa Bung Karno enggak cocok sama hasil pemilu 55? Karena konstruksinya itu parlemen," ucap Phillips.
Phillips kembali mengingatkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem Presidensial. Dengan demikian, Presiden merupakan pusat kekuasaan tertinggi di pemerintahan.
"Saya kira sama bahwa PDIP menganggap ada yang ingin Indonesia tidak maju. Lalu ada antimasyarakat sipil, sementara dari masyarakat sipil itu ada yang anti partai. Ini tidak sehat. Presiden yang punya kekuasaan yang paling besar, dia yang berhak mendengarkan siapa saja," tutur Phillips.