News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi JK

Menteri Susi Bantah Adu Mulut dengan Nelayan di Depan Jokowi

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memasuki Istana Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (17/2/2015) siang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti membahas sejumlah potensi kerugian negara terkait perambahan hutan dan pencurian ikan. WARTA KOTA/ALEX SUBAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah terjadi adu mulut antara dirinya dengan nelayan asal Rembang, Jawa Tengah di hadapan presiden Joko Widodo (Jokowi) 8 April 2015 lalu.

"Jangan berumor," kata Susi, Senin (13/4/2015), di kantor presiden, Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjalan terburu-buru saat keluar dari Istana Negara, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 12.40. Raut wajah Susi terlihat "masam". Tak seperti biasanya, Susi pun tampak tak ramah saat diwawancarai.

"Tanya saja sana sama nelayannya!" kata Susi kepada wartawan yang menanyakan pembahasan yang dilakukan nelayan bersama Presiden Joko Widodo.

Pertanyaan ini dilontarkan lantaran pertemuan itu tertutup dan tidak masuk dalam jadwal kegiatan resmi Presiden. Meski mendapat pertanyaan lagi, Susi tak menghentikan langkahnya menuju lapangan parkir.

Sekitar 45 menit kemudian, sejumlah pria berkemeja batik pun berbondong-bondong keluar dari Istana Negara. Mereka ternyata berasal dari Front Nelayan Bersatu yang datang dari kawasan Rembang dan

Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana, pun bercerita bahwa pertemuan tadi cukup sengit. Gara-garanya ialah para nelayan mengeluhkan kebijakan Susi yang melarang semua nelayan pantura menggunakan cantrang (alat untuk menangkap ikan tanpa pemberat) mulai bulan September.

Susi menganggap penggunaan cantrang itu layaknya penggunaan trawl yang akan merusak kelestarian biota laut.

"Pemberlakuan Permen 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan, salah satunya cantrang, sangat mematikan ekonomi nelayan kami. Terpaksa berbagai upaya kami lakukan, mulai dari Ombudsman, DPR RI, berdemo, tetapi tidak ada tanggapan dari Ibu Susi sehingga terpaksa kami menghadap Bapak Presiden," ucap Bambang.

Dia mengatakan, nelayan sebenarnya hanya meminta agar pelarangan itu ditunda sampai tiga tahun mendatang. Sebab, apabila dalam jangka waktu yang sempit nelayan harus berhenti melaut, mereka tidak bisa membayar kredit yang diajukan. Jika nelayan harus mengganti alat tangkap ikan, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar.

Dia menuturkan, untuk menggunakan cantrang, hanya dibutuhkan Rp 300 juta. Namun, untuk mengganti dengan alat lain, nelayan harus menghabiskan Rp 1 miliar. Jumlah itu belum ditambah lagi dengan biaya penggantian kapal dan pelatihan nelayan.

Akan tetapi, Bambang mengaku Susi bersikeras dalam rapat itu. Meski tak memberikan solusi, Susi juga tidak mau melunak dan meminta nelayan untuk tidak menggunakan cantrang mulai September. "Kalau tidak, kami akan ditangkap patroli laut," ucap dia.

Karena sama-sama bersikeras, rapat itu pun berlangsung alot. Susi akhirnya meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir.

"Bertengkar, enggak ada titik temu, terus Bu Susi pamit. Kita bertengkar di depan Pak Presiden," ucap Bambang.

Bambang mendengar Susi yang berada di samping Presiden Jokowi dibisiki oleh orang nomor satu negeri ini. Jokowi, sebut Bambang, meminta Susi untuk meninggalkan ruangan karena keadaan memanas.

"Pak Jokowi bilang, Bu Susi keras, tidak boleh dihadapi dengan keras juga. Tapi, setelah selesai, Presiden menjanjikan insya Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujar dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini