Jokowi Dua Kali Revisi Pidato untuk KAA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pidato yang akan disampaikannya dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tidak akan normatif.

Pidato Jokowi akan disampaikan saat pembukaan pertemuan para kepala negara pada Peringatan ke-60 Tahun KAA di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (22/4/2015), besok.

Menyoal isi pidato Jokowi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kesempatan KAA akan dipakai Presiden Jokowi menyampaikan pesan penting bagi dunia.

"Tunggu besoklah persisnya bagaimana isi pidatonya. Itu momen yang ditunggu presiden buat menyampaikan pokok-pokok pikiran utamanya untuk Asia Afrika," ungkap Andi di sela penyelenggaran KAA, di JCC, Jakarta, Selasa (21/4/2015) malam.

Andi mengatakan pidato presiden nanti tidak sekedar wacana.

Seperti yang pernah disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat 17 April 2015 lalu.

Dalam rapat itu, Jokowi menilai pesan mengenai keseimbangan global saat ini kurang ditekankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Maka dalam peringatan KAA ini, Indonesia harus mengambil peran dalam menekankan pentingnya keadilan global.

Kata Andi, semangat KAA pada 1955 akan kembali ditekankan Jokowi dalam pidatonya.

"Itu salah satu poinnya. Tapi sabar saja ditunggu," tuturnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan pidato presiden sudah disiapkan setelah mengalami dua kali revisi langsung dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan pidato yang nantinya akan dibacakan Jokowi menekankan pada pentingnya tatanan dunia baru yang adil dan seimbang.

"KAA dan peringatan KAA memberikan pesan jelas bahwa kita perlu tata dunia baru yang adil, seimbang, agar KAA tidak hanya normatif, tetapi juga memberi pesan yang jelas pada internasional," katanya.

Keseimbangan global yang dimaksud, kata Yanuar, mencakup solidaritas ekonomi, politik, dan budaya. Yanuar mengatakan pidato dibuat secara bersama-sama oleh tim dari Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.