Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia hadir memenuhi undangan makan malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/5/2015) sekitar pukul 19.15 WIB.
Dengan memakai jas almamater masing-masing hadir antara lain perwakilan BEM UI, Trisakti, UGM, Telkom University, ITS (Surabaya).
Mereka ingin berdialog langsung dengan Jokowi.
Sejumlah isu dan tuntutan kepada Presiden Jokowi dari masing-masing BEM. Seperti disampaikan Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman.
"Kita ingin berdialog langsung dengan Presiden. Kita membahas mengenai banyak persoalan kerakyatan yang ada sekarang ini. Seperti kenaikkan harga BBM, kenaikkan harga bahan pokok," ungkap Aulia.
Aulia berjanji akan menyampaikan apapun isi dan kesimpulan pertemuan dengan Presiden malam ini. Kata dia, puluhan mahasiswa dari BEM UI dan Trisakti juga tengah berkumpul dan menantikan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi di depan istana Merdeka.
Sebelumnya, sore tadi Presiden Jokowi juga telah menggelar pertemuan dengan HMI dan alumni lintas Perguruan Tinggi, Kagama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Alumni ITB, dan Alumni Trisakti, Alumni UI, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (18/5/2015) petang. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.
Usai pertemuan, Ketua Umum HMI M Arief Rosyid Hasan mengungkapkan sejumlah isu dibahas bersama Presiden Jokowi. Salah satu diantaranya kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang awalnya diharapkan membawa perubahan bagi bangsa ini. Namun, Sepanjang tujuh bulan terakhir tanda perubahan itu, menurutnya, belum juga terlihat signifikan.
Malah, tegasnya yang tampak ketegangan politik dan gesekan diantara lembaga-lembaga pemerintahan. Diantaranya antara KPK dan Polrin Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Kemenpora dan PSSI.
Selain itu, imbuhnya, kinerja kementerian juga tak optimal. Bahkan beberapa kementerian belum tuntas melakukan restrurisasi, sehingga peforma pemerintahan sampai saat ini masih mengecewakan.
"Rakyat banyak ingin perubahan yang cepat dan terasa. Namun pemerintah ternyata tidak mampu memenuhinya. Rakyat kecil malah harus menghadapi kesulitan ekonomi karena harga-harga bahan pokok naik akibat kenaikkan harga BBM," tandasnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2015).
Karena itu, tegas dia, HMU mendesak Presiden Jokowi menjaga stabilitas politik, tidak membiarkan penumpang gelap di dalam pemerintahan yang membawa agenda berbeda. Bahkan melangkahi hak presidensial.
"HMI meminta Para anggota kabinet agar lebih fokus berkerja, mengurangi pencitraan dan kontroversi serta mempercepat penyerapan anggaran dan belanja pemerintahan agar perekonomian yang kini lesu bisa segera bergairah dan pulih kembali," tegas Arief.
Selain itu, HMI juga mendesak Presiden Jokowi menjaga stabilitas ekonomi. Ditegaskan, pemerintah harus ekstra hati-hati saat menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan Gas. Pasalnya, ketiga kebutuhan pokok ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak secara langsung.
"Karena itu setiap kenaikkan harga harus menyesuaikan dengan daya tahan dan psikologis mayarakat," cetusnya.
Lebih lanjut dia tegaskan, HMI meminta Presiden Jokowi mengarus-utamakan pemuda dalam kebijakan pembangunan manusia. Dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun sekitar 64 juta jiwa, imbuhnya, mereka merupakan tulang punggung dalam pemanfaatan bonus demografi.
"Presiden harus memimpin langsung kordinasi strategis linta kementerian dan lemebaga dalam pengarus-utamaan pembangunan pemuda dengan membuat kebijakan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan," tandasnya.
Tetap Lakukan Aksi
Pertemuan dengan Presiden Jokowi, tidak menyurutkan niat kader HMI se-Indonesia dan mahasiswa untuk mengadakan aksi pada 20 Mei mendatang.
Arief katakan, PB HMI tetap menyerukan kepada seluruh kade HMI beserta organisasi Mahasiswa untuk turun ke jalan pada peringatan gerakan reformasi pada 20 Mei mendatang.
"Ini untuk memperingati gerakan reformasi, menyerukan tuntutan perbaikan dan menjaga gerakan mahasiswa tetap menjadi garda depan gerakan moral-intelektual dalam mengawal jalannya pemerintahan demokratis," cetusnya.