Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang cenderung mendiskreditkan Pemerintahan SBY dengan mengesankan berkompromi dan permisif terhadap mafia migas tak hanya menabrak etika dan kesantunan dalam bernegara, malah mengarah pada fitnah.
Demikian dikemukakan Kamhar Lakumani, Wakil Ketua Umum Kader Muda Demokrat (KMD), dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5/2015).
"Pak SBY telah menyikapi pernyataan ini dengan mengkonfirmasi kepada Pak Boediono sebagai Mantan Wapres dan beberapa Menteri terkait pada Kabinet Indonesia bersatu kaitannya atas tuduhan seolah-olah berkolaborasi dengan mafia migas terkait pembubaran Petral yang selalu berakhir dan terhenti di meja Presiden," kata Kamhar.
Selain klarifikasi yang telah sampaikan bahwa tak pernah ada satupun rekomendasi di meja Presiden seperti yang dituduhkan Menteri ESDM yang didiamkan dan tak diindahkan, bahkan hasil pantauan KMD pun terhadap kesimpulan-kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dimasa pemerintahan SBY tak pernah sekalipun merekomendasikan pembubaran Petral.
"Karenanya KMD mendesak agar Menteri ESDM segera melakukan klarifikasi," ujar Ketua DPP KNPI ini.
KMD memandang sangat tak elok bagi seorang menteri apalagi di tengah kuatnya desakan reshufle kabinet atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerjanya membangun pencitraan dengan menyebar fitnah.
"Rakyat butuh ahli kerja yang tampil dengan beragam solusi untuk mengatasi persoalan agar semakin mensejahterakan, bukan ahli fitnah yang hanya bisa melempar kesalahan pada masa lalu atas ketidakberdayaan mengatasi persoalan masa kini," katanya.
Dijelaskan saat ini, rakyat menantikan pembuktian tagline "kerja, kerja, kerja" bukan "fitnah, fitnah, fitnah".
"Rakyat saat ini sangat terbebani dengan harga BBM, TDL dan gas yang naik tinggi yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan lainnya ikut naik sebagai konsekuensi atas kebijakan energi yang diserahkan dan berpihak pada mekanisme pasar dan pelaku pasar sehingga rakyat semakin terjepit dan menjerit atas kenaikan dan ketidakpastian harga," ujarnya.
Lanjut Kamhar ini jauh berbeda dengan semangat kebijakan di era pemerintahan SBY yang menempatkan konsumsi energi masyarakat sebagai publik consumption goods yang mensyaratkan negara untuk turun tangan membantu rakyat mengakses kebutuhan energi dengan harga yang terjangkau melalui subsidi.
"Pilihan kebijakan ini dilandasi atas kesadaran dan semangat keberpihakan nyata pada rakyat yang lazim disebut pro rakyat," ujarnya.
Menurut Kamhar, masih teringat jelas dalam memori publik, di awal masa pemerintahan yang saat ini berkuasa ketika akan melakukan penaikan harga bbm, lagi-lagi menyalahkan pemerintahan SBY. Padahal pada masa itu harga minyak dunia tengah mengalami trend penurunan.
"Argumentasi yang menabrak akal sehat. Hemat kami, pilihan kebijakan merupakan pilihan selera dan keberpihakan. Pro rakyat atau tidak. Karenanya sekali lagi KMD menegaskan dan mendesak Menteri ESDM untuk mengklarifikasi pernyataannya," katanya.