Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat terbatas bidang ekonomi membahas percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, transportasi, pelabuhan, dan listrik.
Dalam pengantarnya di Kantor Presiden, Jokowi mengingatkan agar jangan terlalu lama satu proyek dimulai dan diselesaikan pengerjaaannya. Dicontohkan, MRT Jakarta yang perencanaan sudah 26 tahun yang lalu lama untuk diputuskan dimulainya pengerjaannya.
"Oleh sebab itu, proses percepatan penyediaan infrastruktur harus disederhanakan dan dipercepat. Sehingga harapan yang ada di masyarakat serta realitas juga betul-betul ada," pesan Jokowi, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Selain itu, Jokowi juga katakan, sekarang sudah terlalu banyak groundbreaking. Yang ingin dilihat, setelah 2-3 bulan groundbreaking. Sudah bagaimana pengerjaannya?
"Sudah berapa persen? Saya tidak ingin ada kesan ground breaking secara seremonial tapi tindak lanjut tidak cepat. Ke depan saya ingin dikerjakan dulu, jalan selesai 2-3 kilo baru saya datang. Pelabuhan juga begitu alat berat datang sudah kerja 1-2 bulan baru saya datang," katanya.
Percepatan pembangunan yang demikian, menurutnya, akan terus dilakukan karena dari data yang ada, banyak sekali tidak terjadi sinkronisasi yang baik di dalam level paling atas dalam memutuskan dan di dalam implementasinya.
"Banyak timpang tindih regulasi, pengadaan lahan yang bermasalah. Proses pengadaan, izin-izin terutama izin lokasi, izin hutan, kemudian juga amdal, dan kalau menyangkut pinjaman dari luar negeri. Ini juga sering terlambat untuk segera diputuskan," katanya.
"Inilah saya kira kasus-kasus yang perlu diselesaikan sehingga sekali lagin, koordinasi komite percepatan infrastruktur betul-betul bekerja dengan baik. Dan kita lihat hasilnya dalam waktu cepat," ujarnya.