Baca tanpa iklan
Laporan Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mendorong Hendardji Soepandji mmendaftarkan diri ke Panitia Seleksi (Pansel) sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dorongan itu dilakukan karena Moeldoko melihat rekam jejak mantan Danpuspom TNI tersebut bagus dan layak menjadi pimpinan KPK.
Menyikapi itu, LSM yang bergerak di bidang antikorupsi yakni Indonesia Corruption Watch menilai yang terpenting adalah sosok pribadi si calon. Bukan membawa misi suatu institusi.
"Bagi kami pendaftaran itu karena kapasitas calon sebagai pribadi, bukan institusi. Siapapun calonnya mau dari TNI, polisi atau kejaksaan, proses rekam jejak visi misi itu yang harus dilihat," kata Peneliti ICW, Emerson Juntho, Selasa (16/6/2015).
Emerson mengimbau jangan sampai figur yang memimpin KPK membawa misi tertentu. Misalnya, figur dari TNI membawa misi agar korupsi-korupsi di bidang pertahanan justru tak tersentuh. Begitu juga dari polisi, dikhawatirkan figur tersebut punya misi mengamankan korupsi-korupsi di tubuh Kepolisian.
"Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai mereka datang ke KPK membawa misi tertentu," ucap Emerson.
Menurut Emerson, figur-figur dari kalangan tertentu itu harus deklarasi sejak awal, bahwa bila mereka terpilih jadi pimpinan KPK, tak akan tebang pilih penanganan korupsi.
"Nah itu yang harus dideklarasikan sejak awal. Kalau punya misi tertentu, sudah menurut saya lebih baik tidak usah daftar," tegas Emerson.
Sebagai informasi, sejauh ini sudah sekitar 72 calon yang mendaftarkan diri ke Pansel Capim KPK. Rata-rata dari pendaftar bertitle lulusan S2, baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun ahli hukum.