Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan dugaan suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur dengan terdakwa Fuad Amin Imron kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Fuad Amin mengaku kurang sehat mengikuti persidangan, namun dirinya mengaku akan memaksakan menjalani persidangan. Hal itu dikatakannya setelah ditanyai oleh Ketua Majelis Hakim, Much Mukhlis.
"Saudara sehat?" tanya Hakim Ketua.
"Saya masih sakit, tapi saya masih sanggup mengikuti sidang," jawab Fuad Amin.
Fuad mengaku masih memiliki keluhan penyakit prostat yang dideritanya. Pada persidangan sebelumnya, Fuad Amin tidak hadir karena harus menjalani perawatan terkait pernyakit yang dideritanya tersebut.
"Prostat saja yang masih kurang (belum sembuh)," tutur Fuad Amin.
Dalam kasus ini, Fuad Amin Imron didakwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap sebesar Rp 18,050 miliar. Uang suap tersebut didapatkan Fuad dari PT Media Karya Sentosa (MKS) terkait jual beli gas alam.
"Terdakwa telah menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 18,050 miliar," kata JPU KPK, Pulung Rinandoro saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Dalam dakwaan dijelaskan, Fuad Amin menerima uang dari PT MKS karena Ketua DPRD Bangkalan nonaktif itu memiliki peran atas tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya.
Selain itu, Fuad juga berperan memberikan dukungan kepada PT MKS untuk bekerjasama dengan Kodeco Energy Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gilitimur.
Menurut Jaksa Pulung, uang yang diterima Fuad Amin merupakan suap dari Direktur HRD PT MKS, Antonius Bambang Djatmiko bersama-sama dengan Sardjono (Presiden Direktur), Sunaryo Suhadi (Managing Director), dan Achmad Harijanto (Direktur Teknik) serta Pribadi Wardojo (General Manager Unit Pengolahan PT MKS).
"Pemberian uang kepada terdakwa tersebut masih terus berlanjut hingga terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan," papar Jaksa.
Fuad Amin Imron telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kasus ini, Fuad dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.