Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa (23/6/2015) akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan pengesahan UP2DP atau belakangan disebut dana aspirasi itu tidak pada konteks dana sebesar Rp20 miliar, namun sebagai bentuk merealisasikan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
"Angka itu tidak pernah keluar dari tim. UP2DP hanya tindaklanjti paripurna dan kami fasilitasi Undang-Undang MD3 sumpah janji anggota," ujar Taufik saat dihubungi.
Taufik mengatakan tidak masalah jika nantinya pemerintah akan menyediakan dana tersebut melalui APBN atau APBD. Yang penting menurutnya sudah ada payung hukum terkait dana aspirasi itu.
"mau bagaimana pemerintah ada alokasi silakan, tapi kami harus siapakan piranti sarana dan pranata Undang-Undang harus disiapkan. Jadi dalam bentuk peraturan DPR. Jadi tidak ada perstjuan UP2DP. Hanya perturannya," kata Taufik.
Meski ada Fraksi partai di DPR yang menolak program tersebut, Taufik mengatakan hal itu wajar, apalagi jika penolakan kembali mencuat di dalam forum paripurna.
"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kami luruskan, kalau kesannya sejauh itu seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ucap Taufik.