Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama sekitar delapan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum ada tanda-tanda perbaikan perekonomian.
Begitu menurut Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).
Basarah menyebut justru yang terjadi adalah sebaliknya dimana kondisi perekonomian Indonesia justru memburuk.
"Cita-cita yang diusung PDIP melalui Jokowi - JK tidak didukung kapasitas menteri yang memadai," katanya.
Basarah curiga menteri-menteri yang ditunjuk Presiden tidak memiliki kapasitas untuk menterjemahkan visi-misi Presiden dan Wakil presiden. Oleh karena itu dibutuhkan perombakan kabinet atau reshuffle, sehingga pemerintahan bisa menjadi lebih maksimal.
Basarah mengakui masalah reshuffle adalah hak prerogatif presiden, dan PDIP pun menghargai hal tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle ke Presiden. Kata dia Joko Widodo boleh mengganti para pembantunya sesuai kebutuhan.
"(Kebijakan reshuffle) Sepenuhnya di tangan presiden untuk ganti menteri-menteri pembantunya," ujarnya.
Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla diusung oleh sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dengan PDIP partai pengusung utamanya. Salah satu pertimbangannya adalah karena KIH tidak menguasai mayoritas kursi di parlemen.
"Kami akui, kebutuhan dukungan politik di parlemen suatu kebutuhan," tandasnya.