News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pernyataan Menteri Tjahjo Merupakan Blunder Komunikasi Politik Kabinet Kerja

Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua Komnas HAM Nur Kholis (kanan) berjalan meninggalkan ruangan seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015). Nota kesepahaman tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam menangani persoalan HAM di Tanah Air. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yulis Sulistyawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Matriks Indonesia Agus Sudibyo menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoal adanya menteri yang menghina Presiden Joko Widodo merupakan blunder dalam konteks komunikasi politik Kabinet Kerja.

"Pernyataan itu menunjukkan betapa akutnya derajat konflik, persaingan atau ketidakcocokan dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi," kata Agus di Jakarta, Selasa (30/06/2015).

Hal ini semestinya diselesaikan melalui proses komunikasi yang efektif dan intensif. Namun, menurutnya, proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, yang terjadi kemudian justru upaya menjatuhkan di depan publik.

"Apapun motifnya, sungguh tidak etis seorang menteri berupaya membeberkan keburukan menteri yang lain di depan publik," katanya.

Terlepas benar tidaknya fakta yang disampaikan, pernyataan Tjahjo justru menimbulkan kesan buruk tentang pemerintahan Jokowi. Pemerintahan ini sama sekali tidak solid dan tersandera konflik internal dan persaingan antarpartai politik pendukungnya.

Beberapa menteri justru sibuk menciptakan kontroversi publik yang justru menambah beban komunikasi politik presiden dan menimbulkan citra yang tidak bagus bagi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

"Hal ini bisa dilihat dalam kasus tertentu, seorang menteri menunjukkan dirinya adalah juru bicara partai politik pengusungnya dan bukan juru bicara presiden," ujar dia.

Dalam konteks itu, lanjutnya, masyarakat akan bertanya tanya, jika menyelesaikan masalah internal kabinet saja tidak mampu, bagaimana pemerintahan Jokowi akan mampu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa Indonesia dewasa ini?

"Harusnya para menteri menjadi juru bicara yang baik dan bijak untuk presiden. Mereka harus mampu meringankan beban komunikasi politik presiden sebagai perwujudan visi misi Nawa Cita," tukas mantan anggota Dewan Pers ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini