News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

ABJ Dukung Jenderal Gatot Modernisasi Alat TNI

Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR RI Jakarta, Rabu (1/7/2015).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Modernisasi alat utama sistem persenjataan merupakan keniscayaan. Apalagi, Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta perombakan mendasar terkait manajemen alutsista.

"Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) dukung penuh modernisasi TNI. Kasus tragis Hercules di Medan jadi refleksi betapa urgen pembenahan pada alutsista,” kata Ketua Bidang Organisasi ABJ Fendry Ponomban,  dalam keterangannya, Kamis (2/7/2015).

Menurutnya, agenda mendesak Panglima TNI yang baru ialah modernisasi alutsista. “Pembenahan dan penguatan TNI termasuk modernisasi alutsista sudah jadi agenda Presiden yang harus dilakukan Panglima TNI yang baru,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia mengapresiasi DPR karena telah menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.

"Kami apresiasi atas langkah DPR yang langsung setuju dengan pilihan Presiden kepada Pak Gatot sebagai Panglima TNI. Pengalaman dan profesionalisme Pak Gatot sudah teruji," katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPP ABJ, Ronny Talapessy. Menurut Ronny, pengangkatan Gatot tentu menjadi bagian dari penguatan institusi TNI dalam menopang program Nawa Cita Presiden Jokowi.

"TNI harus solid, modern tetapi harus tetap berwajah humanis dan mengayomi rakyat sebagai pemegang kedaulatan," katanya.

Sehari sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui Gatot menjadi Panglima TNI. Keputusan itu diambil secara aklamasi, tanpa ada satu pun fraksi yang menolak.

"Komisi I DPR secara musyawarah mufakat memutuskan menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

Hasil keputusan akan dilaporkan ke Badan Musyawarah DPR yang selanjutnya diambil persetujuan dalam rapat paripurna. Setelah disahkan di paripurna, DPR akan menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada Presiden Jokowi

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini