Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kontra pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin memanas.
BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Provinsi DKI Jakarta. Basuki pun berang. Perseteruan tak lagi menyangkut institusi. Basuki sampai menantang pimpinan BPK mempublikasikan harta kekayaan mereka.
Tribunnews.com mencoba menelusuri harta kekayaan pimpinan BPK. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah di laman KPK, harta Ketua BPK Harry Azhar Azis mencapai Rp 9.930.243.544 (Rp 9,9 miliar) dan 680 dolar Amerika Serikat.
Kekayaan Harry sebagian besar bersumber dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 2,4 miliar. Harry memiliki tanah tersebar di Padang Pariaman, Jakarta Timur, Bogor, Depok, Batam dan Jakarta Selatan.
Pundi-pundi kekayaan Harry juga berasal dari surat berharga senilai Rp 1,1 miliar, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 5,5 miliar. Kekayaannya melesat tajam dalam kurun waktu tujuh tahun.
Pada laporan 29 Desember 2003, harta Harry adalah Rp 1.095.847.238 dan 11.344 dolar Amerika Serikat. Sementara data terakhir pada 29 Juli 2010. Harry pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari fraksi Partai Golkar.
Sementara harta Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari adalah Rp 1.607.061.654 (1,6 miliar) dan 2.300 dolar Amerika Serikat. Harta tidak bergerak Sapto berupa tanah dan bangunan Rp 954.334.823, harta bergerak lainnya Rp 287 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 684.643.497. Adapun utangnya tercatat Rp 435.916.666.
Sapto baru kali pertama melaporkan LHKPN. Data pelaporan adalah 23 April 2008.