Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Kesejahteraan sudah seharusnya tidak mengenal tempat. Hal itulah yang menjadi landasan pikiran setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tak terkecuali Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang telah berjalan sejak 1 April 2015 oleh Kementerian Sosial.
Papua Barat merupakan contoh nyata akan hal itu. Hingga kini, realisasi penyaluran dana di Papua Barat telah mampu mencapai sekitar 96% dengan besaran dana sekitar Rp 53 miliar.
Hal itu tentunya merupakan hal yang menggembirakan. Sebab, Papua Barat terkenal dengan kondisi geografisnya yang menantang serta akses lokasi yang sulit. Kerjasama Kementerian Sosial beserta pihak-pihak terkait lain seperti layanan pos dan pemerintah daerah terbukti cukup positif.
Hingga saat ini, hanya dua kabupaten yang belum tersentuh PSKS, yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara. Hal itu terjadi karena sulitnya akses menuju ke dua kabupaten tersebut. Sementara 12 kabupaten lain di Papua telah selesai melakukan penyaluran dana.
PSKS sendiri merupakan program yang menyasar lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh pelosok Indonesia. Pemberian dana sebesar Rp 600 ribu kepada mereka telah dilakukan seluruh jajaran Pos Indonesia sejak 1 April 2015 lalu.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sampai awal Juli lalu dana PSKS yang telah dicarikan mencapai Rp 9,3 triliun yang disalurkan pada dua kategori, yakni kelompok pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta orang dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 340 ribu orang.
Daerah Papua yang terletak di bagian paling timur Indonesia pun diharapkan dapat mengoptimalkan pencairan dana PSKS agar kesejahteraan masyarakat di sana benar-benar meningkat.
Kementerian Sosial pun telah memvalidasi data penerima PSKS di Papua sejak beberapa bulan silam. Bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, masyarakat miskin yang ada di Papua telah mampu mendaftarkan diri menjadi penerima dana PSKS dengan cara mendaftar ke kampung atau kelurahan, lalu dilanjutkan ke distrik dan kabupaten/kota untuk kemudian ke provinsi dan pusat.
PSKS sendiri merupakan program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yang menginginkan masyarakat Indonesia menikmati kehidupan layak dengan taraf kesejahteraan yang terus meningkat. Dana PSKS yang menjadi satu solusinya ini merupakan kompensasi dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PSKS dapat menjadi solusi atas naiknya harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Diharapkan, masyarakat dapat menggunakannya secara bijak untuk peningkatan kemandirian dan produktivitas keluarga.
“Ini kan lebih baik daripada mereka menggunakan jasa rentenir,” ujar Khofifah. (advertorial)