Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yenti Ganarsih 'tidak enak hati' saat membahas soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon pimpinan KPK dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Pasalnya, saat itu hadir pula Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso.
Jumpa pers di ruang rapat Bareskrim itu digelar oleh Yenti, anggota Pansel KPK lainnya Destry Damayanti, Budi Waseso dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan.
Awalnya, anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Yenti menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta calon pimpinan KPK yang lolos seleksi untuk mengisi LHKPN.
Namun, Yenti ingat Budi Waseso yang belum juga menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjabat sebagai pemimpin Bareskrim Polri.
"Jika yang bersangkutan terseleksi atau diangkat . . . hee.. hee.. he.. jangan tersinggung, ya Pak. Jadi enggak enak dengan Kabareskrim soal LHKPN . . .," ujar Yenti kepada Budi yang duduk di sebelahnya.
Yenti sempat meneruskan kalimatnya. Namun, ia kembali ingin memastikan Budi tidak marah atas pernyataannya.
"Jadi, LHKPN itu tidak ada masalah jika . . . He..he..he.. enggak apa-apa kan, Pak?" tanya Yenti.
Mendengar pertanyaan Yenti, Budi Waseso tersenyum sembari menganggukkan kepalanya.
"Enggak apa-apa," ujar Budi.
"Takutnya saya enggak bisa keluar dari sini," seloroh Yenti disambut tawa orang-orang yang ada di ruangan.
"Enggak apa-apa, jujur itu," timpal Budi.
Setelah itu, Yenti melanjutkan penjelasannya soal penyerahan LHKPN bagi para calon pimpinan KPK.
"Ketika diangkat atau dinyatakan terseleksi, dia harus bersedia mengisi LHKPN. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa mau mengisi atau tidak itu tidak ada sanksinya. Lalu gimana? Yang pasti soal integritas akan tetap jadi pertimbangan pansel," ujar pakar ilmu pencucian uang itu.
Sejak menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015, Budi belum memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN. Ia mengaku sulit mengisi laporan tersebut.
Menurut dia, pengisian LHKPN perlu dilakukan secara hati-hati agar rincian laporan kekayaan dapat terhitung dengan baik.
"Tidak mudah, begitu sulitnya mengisi itu. Semua itu harus jujur, kalau tidak, itu namanya pembohongan publik," ujar Budi saat ditemui seusai mengikuti upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2015).(Fabian Januarius Kuwado)