Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah memberi kepercayaan pada perwira tinggi (Pati) Polri menjadi Dirjen Imigrasi.
Dengan dilantiknya Irjen Pol Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi, hal ini semakin menunjukkan makin tumbuhnya kepercayaan pemerintah pada Polri, secara jangka panjang diharapkan hal berlanjut pada berkembangnya kepercayaan masyarakat pada Polri.
Dengan dilantiknya Rony Sompie sebagi Dirjen Imigrasi siang tadi otomatis keberadaannya sebagai Pati Polri harus dilepaskan. Artinya, Rony pensiun dini sebagai Pati Polri dengan pangkat Inspektur. Jenderal (Irjen). IPW berharap Rony mampu dengan maksimal mengemban tugas dan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepadanya sebagai Dirjen Imigrasi.
Sehingga dalam waktu singkat Rony Sompie bisa memperbaiki dan meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
IPW mencatat, ada tiga tugas jangka pendek yang harus dilakukan Rony. Pertama, meningkatkan pengawasan orang asing. Kedua, melakukan penegakan hukum dengan maksimal terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.
"Selama ini orang orang asing sangat bebas melakukan pelanggaran di Indonesia. Banyak orang asing yang bekerja tanpa ijin, mulai dari eksekutif yang bekerja tanpa ijin, menjadi pengedar narkoba hingga menjadi pelacur kelas atas di tempat tempat hiburan malam," kata Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch.
Ketiga, menjadi fasilitator penggerak ekonomi, terutama untuk keberadaan investor asing yang hendak berinvestasi di
Indonesia.
Di banyak negara, isu imigrasi menjadi isu penting dan strategis. Bahkan banyak tokoh tokoh dunia yang hendak menjadi presiden di negaranya, berkampanye dengan tema yang mengedepankan isu keimigrasian.
Di Indonesia isu ini dianggap kurang penting. Padahal, manusia Indonesia sering menjadi korban perdagangan manusia dan wilayah Indonesia sering dipecundangi orang orang asing. IPW berharap Rony mampu mengedepankan isu isu imigrasi sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk menanggulangi kasus kasus imigrasi yang merugikan
bangsa Indonesia.