Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengapresiasi Pidato Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-70. Pidato tersebut dibacakan Jokowi dihadapan anggota Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Jumat (14/8/2015).
"Pidato Presiden bagus, paling tidak beliau jujur mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa setelah 70 tahun medeka," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut Jazuli, salah satu poin yang menarik Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa, etika, dan nilai agama serta budaya. Banyak sekali tontonan media yang tidak memberi tuntunan kecuali hanya mengejar rating.
"Hanya saja sebagian besar isi pidato Jokowi masih bicara pada tataran rencana-rencana, bahkan sekadar keprihatinan di beberapa bagian. Padahal yang terpenting adalah implementasinya, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk," ungkap anggota Komisi III DPR itu.
Jazuli mengatakan rakyat tidak perlu lagi janji-janji dan wacana dari Presiden. Tetapi rakyat butuh kebijakan pemerintah yang eksesif dan menyelesaikan masalah sehari-hari.
"Di tengah harga-harga yang naik, daya beli rakyat yang menurun drastis, nilai tukar rupiah yang jatuh, yang ditunggu adalah langkah taktis dan efektif pemerintah untuk menanganinya," ujar Jazuli.
Menurut Jazuli, Nawacita, Trisakti, Revolusi Mental itu hebat dan menarik untuk digelorakan dan diwacanakan. Tugas Presiden dan pemerintahannya untuk menuangkan dalam policy plan and policy action yang jelas, terarah, dan terukur.
"Presiden dan kabinetnya harus lebih bergegas membuat policy yang komprehensif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya, sangat minim kebijakan Pemerintah untuk menjaga dan mendorong daya beli rakyat," kata Jazuli.
Harusnya, kata Jazuli, di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini pemerintah dan pemangku kepentingan aktif memberikan informasi dan penjelasan komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan.
Saat ini, ujar Jazuli, terkesan pemerintah belum punya kebijakan komprehensif, pemerintah dan otoritas moneter terkesan jalan sendiri-sendiri. Terlebih lagi, lanjut Jazuli, reshuffle kabinet baru saja dilakukan.
"Pemerintah harus cepat action, jangan lagi berwacana, ambil penuh tanggung jawab, jangan lagi rakyat yang menanggung susah," katanya.