Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri merespon Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sepakat menindak tegas para pejabat daerah yang sering meninggalkan daerahnya.
Diutarakan Luhut, sanksi konkretnya sedang dirumuskan, karena sejauh ini berdasarkan data yang dimiliki pemerintah pusat, masih banyak pejabat daerah yang kerap 'melancong' ke luar daerahnya di luar tugas, sehingga pembangunan di tempatnya menjadi minim.
Atas hal itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengaku ada beberapa pejabat daerah yang memang saat ini kasusnya tengah diselidiki.
"Sebagian sudah dilakukan (penyelidikan), dan sudah ada yabg diproses secara hukum. Sebenarnya itu tidak hanya di Papua saja, tapi daerah lain juga," ucap Badrodin, Rabu (19/8/2015) usai acara pelepasan Purna Tugas Pati Polri di PTIK, Jakarta Selatan.
Dalam Pernyataanya usai rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015) kemarin Luhut tidak menjabarkan rinci pejabat daerah mana saja yang sering melakukan itu, namun ia mencontohkan satu daerah seperti di Papua.
"Kami sudah membahas dengan Mendagri bahwa banyak pejabat-pejabat di daerah yang sering tidak tinggal di daerah pemerintahnya. Banyak membuang-buang waktu di Jakarta dan di tempat lain. Dan kami bersepakat akan mengambil menindak tegas sesuai peraturan berlaku terhadap pejabat yang meninggalkan posnya dalam kurun waktu tertentu," kata Luhut.
Sementara kontribusi pemerintah pusat terhadap daerah, Luhut menjanjikan akan terus di tingkatkan. Terlebih di Provinsi Papua, dari konektifitas, infrastruktur, ekonomi serta pembanguan. Sehingga tegas Luhut, tidak ada lagi kesan pemerintah pusat abai terhadap daerah-daerah di Indonesia.
Namun Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengatakan agar pejabat-pejabat daerah juga bisa membuktikan dan memberikan contoh dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin di daerahnya, untuk berada di tengah-tengah masyarakat.
Tidak lagi sering menghabiskan waktu di tempat lain, apalagi di luar negeri.
"Pejabat-pejabat daerah, terutama di Papua juga harus membuktikan melaksanakan tupoksinya memberikan contoh memberikan tauladan, kalau mereka itu pemimpin yang berada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan," kata Luhut.
Luhut menegaskan, dalam rapat kali ini pihaknya banyak membahas terkait Papua beserta cara mengatasinya dengan baik. Luhut merasa kesal bahwa pemerintah Pusat sering dipersepsikan tidak memerhatikan Papua.
"Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar. Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp37 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas," pungkasnya.