Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Rizal Ramli tidak perlu menantang debat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bila ia tidak paham permasalahan kelistrikan.
Hal itu ditegaskan oleh Husein Abdullah, yang merupakan staf khusus Wakil Presiden RI. Jusuf kalla di bidang komunikasi.
Husein dalam siaran persnya menyebut dengan mengumbar ketidaktahuannya di depan umum, dikhawatirkan masalah itu justru akan membuat calon investor program kelistrikan pemerintah akan ketakutan.
"Saat ini banyak bank yang siap mendukung pendanaan proyek listrik, artinya secara kalkulasi perbankan proyek ini masuk akal," katanya.
Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga membludak. PLN menawarkan proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt, tetapi yang berminat sangat besar kalau ditotal mencapai 50 ribu megawatt.
"Artinya ini momentum untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia, karena peminatnya besar," katanya.
Kapasitas listrik PLN saat ini hanya 45 ribu megawatt. Idealnya untuk mengakomodir kebutuhan listrik masyarakat dengan mengacu pertumbuhan populasi dan ekonomi, pertahunnya kapasitas PLN harus dikembangkan minimal 7 ribu megawatt.
"Maka dibutuhkan tambahan daya listrik 7000 megawatt, dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu megawatt," ujarnya.
Pengambangan di bidang kelistrikan tidak hanya dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Akan tetapi juga untuk mengakomodir kepentingan industri, yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, bakal banyak pengangguran. Dan kita semakin tertinggal," ujarnya.
Daripada mengkritik program tersebut di muka umum dan menantang debat Wapres, Rizal Ramli selain bisa menanyakan langsung manfaat program tersebut ke PLN, ia juga biasa membantu mencarikan solusi permasalahan kelistrikan Indonesia.