Peran kementerian
Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab dalam hal struktur kerasnya. Kementerian terkait harus berperan pula. Misalnya, kementerian terkait pendidikan menyiapkan struktur lunak dengan pendidikan karakter masyarakat lokal. Kementerian terkait desa terlibat dalam soal-soal substansial lebih mikro. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menjadi penghubung struktur keras dan lunak, baik makro maupun mikro.
Kementerian PAN dan RB memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong birokrasi lokal dan nasional yang mampu menciptakan governansi dinamis. Bahkan antibodi lokal dan nasional diinjeksi oleh unsur asam amino (DNA) birokrasi yang dipoles oleh kementerian ini.
Semua kementerian di atas adalah alat dari pengendali pemerintahan, sebagai dirigen orkestrasi bangsa dalam memajukan diri, termasuk soal-soal otonomi dan pemerintahan daerah. Tanggung jawab tersebut tentu saja di tangan Presiden.
Kita semua berharap nada harmonis nation and character-building tercipta sehingga tercipta kemajuan daerah-daerah di Indonesia yang membawa pada kemajuan bangsa. Semoga.
Irfan Ridwan Maksum
Guru Besar Tetap FIA dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Daerah Maju, Negara Maju".