TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tindak kekerasan yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah menjadi perhatian Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Dia meminta kepolisian meningkatkan pengamanan terhadap KPU di daerah berupa pengawalan khusus bagi para komisioner KPU daerah untuk memastikan keselamatannya.
"Kalau di daerah terpencil yang jauh itu kan ruang untuk orang melakukan tindakan kekerasan bisa lolos, lebih besar. Oleh karenanya kepada mereka (komisioner KPU daerah) alangkah baiknya diberikan pendampingan orang per orang," ucap Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Menurut Hadar, melihat dari pengamanan Pileg dan Pilpres 2014 lalu, maka langkah yang sama juga diharapkan bisa dilakukan untuk tahapan pilkada.
Langkah tersebut sebagai bentuk preventif untuk memastikan keamanan dan kelancaran tugas komisioner.
Saat ini, Hadar hanya dapat mengimbau jajaran di bawahnya untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri dalam melaksanakan tugas.
"Kami secara internal hanya bisa mengingatkan, jangan lupa untuk berkoordinasi kalau ada perkembangan yang memungkinkan terjadinya resistensi, ancaman. Agar itu dikomunikasikan jauh-jauh hari," tambahnya
Sebelumnya, kasus kekerasan terakhir menimpa Ketua KPUD Tolitoli, Sulawesi Tengah Hambali Mansyur yang menderita luka setelah dianiaya oleh pendukung pasangan calon. Kekerasan yang terjadi karena ketidakpuasan pendukung pasangan calon atas penetapan peserta yang dilakukan pada Senin (24/8) silam.
Adapun selama tahapan pilkada berjalan tercatat sudah ada empat kejadian kekerasan yang terjadi, diantaranya perusakan Kantor KPU Manggarai Barat, Pembacokan calon keppala daerah di Lamongan, serta intimidasi kepada anggota KPU Mataram.