Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Anggota DPR RI Komisi V Nusyirwan Soejono mendukung pemerintah mengoperasikan waduk Jatigede meski masih ada beberapa warga belum mendapat hunian layak setelah diungsikan.
Nusyirwan berharap semua pihak bisa menghormati keputusan pemerintah, karena pembangunan dan pembebasan lahan waduk Jatigede membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun lamanya. "Tidak masalah. Karena prosesnya sudah panjang," ujar Nusyirwan di Waduk Jatigede, Sumedang, Senin (31/8/2015).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah tepat untuk mengairi waduk, mengingat saat ini terjadi kekeringan di banyak wilayah. Sehingga memerlukan pengairan dengan volume besar. Mengenai masalah warga, Nusyirwan sudah mempercayakan pemerintah bakal memfasilitasi segala keperluan masyarakat yang telah diungsikan.
Nusyirwan memaparkan para warga yang diungsikan dari waduk Jatigede, akan terus dipantau bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah setingkat. Ini bentuk komitmen pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat sekaligus mengoperasikan waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur itu.
"Relokasi kepenuhan kehidupan kelak dikemudian hari dibahas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten," papar Nusyirwan.
Nilai investasi Waduk Jatigede mencapai 467 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun. Waduk ini telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda yang saat itu merencanakan pembangunan tiga waduk di sepanjang aliran Sungai Cimanuk. Waduk Jatigede merupakan waduk utama dan yang paling besar.