Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Jatah kursi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di pemerintahan belum bisa dipastikan kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Pasalnya pembicaraan politik antara pemerintah dan PAN, belum sampai pada tahap itu.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015), Jusuf Kalla juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menyediakan jabatan bagi kader partai berlambang matahari itu di pemerintahan.
"Belum, nanti kita lihat pertimbangannya, perkembangan kemudian," katanya.
PAN adalah salah satu pendiri Koalisi Merah Putih (KMP). Setelah Hatta Rajasa lengser dari posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, digantikan oleh Zulkifli Hasan, PAN mulai dekat dengan pemerintah.
Akhirnya kemarin, Zulkifli datang ke Istana Presiden. Ia dan Presiden Joko Widodo menggelar konfrensi pers mengumumkan bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintah.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Zulkifli Hasan bergabung ke KIH untuk membantu pemerintahan yang efektif.
Zulkifli menilai dikondisi perekonomian yang melemah, dibutuhkan pemerintahan yang kuat agar kebijakannya efektif.
"Kita tidak meminta jatah kursi," kata Zulkifli yang ditemui di acara pagelaran 50 tahun Kompas, di Jakarta Pusat malam tadi, Rabu (2/9).