Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa KPK sudah mempunyai program khusus untuk mengawal kecurangan pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. Pihaknya telah memilih 10 daerah secara acak untuk membangun pilkada yang beritegritas.
"Kami menyebarkan buku putih, membangun kesadaran masyarakat untuk bisa membangun proses berdialog ketika mereka berkampanye mengenai materi-materi misalnya gratifikasi, LHKPN, temuan-temuan hasil studi kami dan buku putih," ujarnya saat peluncuran MataMassa oleh AJI di Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Adnan juga mengatakan bahwa KPK akan mengadakan acara festival film untuk anak muda agar dapat teredukasi dan berharap agar pilkada serentak tahun ini dapat menjadi contoh pilkada yang baik dari segala macam tindak korupsi dan penyuapan.
Lebih lanjut, Adnan mengatakan bahwa peran KPK saat ini, berawal dari laporan temuan panwaslu di Kabupaten/Kota dan juga provinsi, karena tidak memungkinkan bagi pihaknya untuk menjaga langsung di 305 daerah pemilihan.
"Kami berharap, masyarakat memantau terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa, bansos, dan sebagainya yang digunakan untuk money politics untuk membeli suara dan lainnya," tambah Adnan.
Menurutnya, selalu ada hubungannya antara proses pilkada dengan cara-cara yang tidak terhormat karena berpotensi menggunakan anggaran yang tidak seharusnya serta mengalihkan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.