TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengusulkan DPR bertemu pemerintah untuk menunda kenaikan tunjangan anggota dewan.
Demikian dikatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
"Tidak ada salahnya untuk mengajukan penundaan terhadap kenaikan tunjangan tersebut. Yang harus ditingkatkan adalah kinerja dewan. Bukan tunjangan," kata Hasto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, telah meminta Fraksi PDIP melakukan berbagai pembenahan internal.
Pasalnya, sorotan masyarakat kepada anggota dewan masih negatif.
"Lebih-lebih dalam situasi perekonomian nasional kita sedang kurang baik. Terkait persoalan perekonomian nasional sedang kurang baik," ujar Hasto.
Hasto meminta anggota DPR untuk sensitif terhadap persoalan ekonomi dan bangsa. Apalagi saat ini juga terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta turunnya komoditas dunia yang memukul sektor riil.
"Sikap kita karena FPDIP berada dalam pemerintahan, kami mengajak fraksi lain untuk mensikapi hal ini. Meskipun sebelumnya pembahasan sudah setuju dalam APBN, tidak ada salahnya untuk DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya untuk mensikapi hal ini," ungkapnya.