Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan TNI sebagai sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan majin besar seiring dengan makin besarnya tantangan negara.
"Agar negara mampu hadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," imbuh Mahfudz melalui pesan singkat, Senin (5/10/2015).
Mahfudz menyebutkan tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini. Pertama, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk laut cina selatan.
Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yg bentuknya non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yg menggalang dukungan internasional. Ketiga, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumberdaya yang menggunakan perang proxi. keempat membesarnya potensi bencana alam akibat danpak persoalan lingkungan.
"Keempat tantangan baru tersebut bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri menjadi negara maritim," tutur Politikus PKS itu.
Mahfudz juga meminta TNI memiliki tantangan kemampuan kontrol terhadap semua wilayah, penjagaan sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala ganguan wilayah dan sumber daya alam.
Oleh karenanya, kata Mahfudz, negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, organisasi, SDM, alutsista dan sarana prasarana. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen negara untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu kpd postur pertahanan yg dibutuhkan. Apalagi, tuturnya, Presiden Jokowi menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
Ia pun melihat keanehan jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding tahun sebelumnya. Kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan, dan kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas.
"Presiden sesuai amanatnya harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," tuturnya.