Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Sebab, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja hampir 45.000 pekerja mengalami PHK.
"Belum lagi berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dijadikan indikasi, maka dari itu saya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian," kata Dede Yusuf melalui pesan singkat, Kamis (10/8/2015).
Ia khawatir Presiden tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya terkait jumlah PHK. "Jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekadar Asal Bapak Senang (ABS)," tutur Politikus Demokrat itu.
Dede berharap Pesiden Jokowi mendapat informasi yang akurat agar dapat melihat realita kondisi pekerja secara obyektif. Karena, kata Dede, sangat memprihatinkan apabila yang disampaikan seorang Presiden tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi.
Terpenting, Dede melanjutkan cara pemerintah agar mampu menghentikan dan mencegah gelombang PHK. Jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilannya. Karena daya beli pekerja harus dijaga agar roda perekonomian tetap berjalan.
"Mari kita saling bergandeng tangan membenahi kondisi yang ada, seluruh elemen bangsa baik pemerintah, kalangan usaha, pekerja dan masyarakat harus bersatu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi," tuturnya.