Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- 'Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.'
Sepenggal kalimat diatas adalah poin empat dari sembilan poin nawacita, prioritas pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.
Keduanya berjanji secara konsisten dan terpercaya menegakkan hukum dalam membasmi korupsi, mafia peradilan, pengelolaan sumber daya alam liar, memberantas kejahatan perbankan dan pencucian uang, memberantas narkoba dan psikotropika; menjamin kepastian hukum hak kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah termasuk menentang kriminalisasi hak tanah masyarakat, menjamin perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarjinal, serta menghormati HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan.
20 Oktober hari ini, tepat satu tahun pemerintahan Jokowi – JK berjalan memimpin pembangunan bangsa Indonesia. Banyak persoalan yang belakangan lebih sering disebut sebagai kegaduhan mewarnai dinamika perjalanannya menuju pencapaian tonggak tahun pertama.
Menengok kembali perjalanan setahun yang terlewati, seolah menyingkap misteri tantangan menjulang yang menanti ditengah perjalanan menuju tonggak tahun kedua di depan.
Harmoni dan sinergi antar lembaga yang dianggap masih karut marut berebut peran, intervensi politik dan tindak kriminalisasi masih membayangi sistem dan penegakkan hukum di Indonesia, dan menjadi menambah catatan pekerjaan yang harus segera teratasi.
Hukum-kah? atau malah politik-lah panglima tertinggi acuan sistem bernegara di Indonesia dalam satu tahun terakhir? Simak program SATU MEJA, SPESIAL 1 TAHUN MEMIMPIN, Selasa 20 Oktober 2015, jam 22.00 WIB, LIVE di Kompas TV. (Oktovianus Tonapa/ Kompas TV)
>