"Bisa lintas partai, bisa kaum akademisi dan profesional. Syaratnya adalah punya kemampuan, cinta pada bangsa ini, tidak gila pencitraan atau cari aman serta loyal pada Presiden. Terutama harus berjiwa merah putih," katanya.
Sementara itu pengamat dari Institute for Development Ekonomi and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah berhasil melakukan beberapa hal.
Salah satunya adalah penghematan anggaran dengan mengurangi subsidi dan pemangksan izin investasi yang selama ini terlalu berbelit.
Namun yang perlu menjadi catatan adalah angka kemiskinan meningkat sebesar 10,96 persen.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2015 angka kemiskinan pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta atau naik 11,22 persen. Artinya bertambah 860 ribu orang dibandingkan pada September 2014 dengan penduduk miskin sebanyak 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total penduduk Indonesia," katanya.
Menurut Berly meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh naiknya harga harga pangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
"Meningkatnya angka kemiskinan juga salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga beras yang sempat mencapai 25 persen," kata Berly.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini menyarankan pemerintah untuk memperbaiki data pangan.
Sebab selama ini perhitungan data pangan masih menggunakan metode yang lama berdasarkan estimasi.
"Kalau sekarang masih estimasi lahan dikali produktifitas. Jadi kualitas datanya harus ditingkatkan. Tapi dengan usaha pemerintah yang cepat mengatasi lonjakan harga pangan tersebut, kini mungkin angkanya sudah berubah lagi," kata Berly.