Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, identitas pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus diungkap ke publik.
Kepada wartawan disela-sela acara pembukaan "International Experts Roundtable Discussion (IRTD)," di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat, (13/11/2015), Luhut menuturkan bahwa ia berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang pertama kali membeberkan aksi sang pencatut nama, bisa segera buka-bukaan.
"Ya saya kira kalau sudah begitu dibuka saja, karena sudah sempat diomongkan kan. Nanti kalau tidak diomongkan, kredibilitasnya jadi tidak bagus," kata Luhut.
Sudirman Said mengungkap aksi pencatutan itu, dalam wawancaranya di acara "Satu Meja," yang ditayangkan KompasTV.
Ia mengaku di"curhati" oleh Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc James R Moffett, yang mengaku diperas.
Sang pencatut tersebut adalah seorang politisi ternama. Ia menawarkan jasa untuk mengurus kontrak perpanjangan Freeport, dengan menjual nama Presiden dan Wakil Presiden.
Sang Politisi itu meminta saham sebagai imbalannya.
Soal identitas politisi yang mencatut nama Presiden dan Wapres itu, Luhut mengaku tidak tahu.
Ia menyarankan wartawan untuk mengkonfirmasi identitas sang pencatut itu langsung ke Sudirman Said.
Luhut yang merupakan Purnawirawan Jendral TNI AD itu menyebut Presiden juga tidak perlu ikut campur dalam polemik tersebut, walaupun Joko Widodo namanya telah dicatut.
Kata Presiden harus mengurus hal lain yang lebih penting.
"Untuk apa presiden ngurus-ngurus begituan, itu tidak usah diomongkan," katanya.
Mengejutkan
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menuding ada politisi ternama yang menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendekati Freeport.
Dengan mencatut nama Presiden dan wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.