News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

PPP: KIH Itu Seolah Jargonnya PDIP

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dari Kiri ke kanan, politisi Senior PDIP Pramono Anung, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Sekjen Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan makan Bersama di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2014). Seluruh pimpinan fraksi yang ada DPR dan juga pimpinan DPR menandatangani kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). TRIBUNNEWS/FERDINAND WASKITA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya berganti nama menjadi partai-partai pendukung pemerintah (P4) pascapertemudan dengan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PPP versi Muktamar Surabaya Isa Muchsin menilai konsep tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Tetapi, ia mengakui KIH identik dengan PDI Perjuangan. Padahal, partai pendukung pemerintah tidak hanya PDIP.
"Itu terkesan jargonnya Puan, KIH seolah jargonnya PDIP saja, kalau sebagian partai masuk kan harus diubah," kata Isa di Kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Isa juga mengakui masuknya PAN sebagai partai pendukung pemerintah membuat nama koalisi berubah.

Apalagi masuknya PAN kedalam pemerintah berbeda dengan partai lainnya. Dimana, kata Isa, PAN termasuk dalam KIH tetapi masih tetap menjadi bagian KMP.

"Nah sekarang sudah berubah P4. Agar tak membingungkan maka sepakati itu KIH diganti P4," katanya.

Isa menyebut manfaat pergantian nama tersebut agar terdapat stabilitas politik dan tidak terjadi kegoncangan didalam parlemen serta pengambilan keputusan.

"Jadi ada sinergitas antara pemerintah dan parlemen," katanya.

Ketika ditanyakan alasan pemerintah membutuhkan PAN, Isa menjawabnya. "Golkar saja dibutuhkan apalagi PAN," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan partai lain. Meskipun berkuasa, pemerintah juga membutuhkan keseimbangan.

"Jadi harus ada pula oposisi supaya ada kontrol pemerintah," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini