News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Nama Presiden dan Wapres Dicatut

Cabut Mandat Politik, Warga NTT Desak DPR Pecat Setya Novanto

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terhimpun dalam Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) meminta agar Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR RI dan anggota DPR RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terhimpun dalam Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) meminta agar Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR RI dan anggota DPR RI.

Ketua Flobamora NTT di Jakarta, Marsel Muja, mengatakan pihaknya mencabut mandat politik Setya sebagai perwakilan masyarakat NTT.

Setya adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT II yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.

"Kami minta dia harus turun dan kami mencabut mandat politik yang kami sudah pilih dia agar dia segera turun dari anggota legislatif dan ketua DPR," kata Muja di KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Menurut Muja, pihaknya menyayangkan perbuatan Setya yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia.

"Perbuatannya ini telah merusak martabat dan harga diri masyarakat NTT yang diwakilinya," kata dia.

Sementara itu anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan jika Novanto tidak mau turun, DPR harus memberhentikannya.

Menurut Selestinus, tindakan tersebut perlu agar DPR tidak ikut memikul beban perbuatan Novanto.

"Perilaku Setya Novanto yang memalukan masyarakat NTT. Kami minta DPR mencopot dan memberhentikan dia dari DPR supaya DPR tidak memikul beban yang dilakukan Setnov," kata dia.

Selestinus mengungkapkan kedatangan mereka ke KPK juga sekaligus melaporkan Novanto.

Menurut Selestinus, selain Mahkamah Kehormatan Dewa (MKD) DPR RI yang memprosesnya, KPK harus ikut mengusutnya.

"Kami beri info KPK sekaligus merespons keinginan masyarakat bahwa ini harus diproses hukum bukan hanya MKD," tukas Selestinus.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini