Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade menilai kegaduhan politik tentang persoalan oknum DPR yang bertemu dengan pejabat PT Freeport Indonesia bukan isu baru.
Dikatakannya, pertemuan oknum anggota DPR dengan PT Freeport sudah terjadi sejak Zaman Orde baru dan berkembang bahwa oknum pejabat-pejabat di Indonesia dalam tanda kutip selama ini di duga dibeli perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Seharusnya ke depan dengan situasi politik yang akan terus gaduh karena PT Freeport yang rencananya akan diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2019, lebih baik Indonesia menolak perpanjangan kontrak Freeport dan menyerahkannya untuk dikelola BUMN di Indonesia," kata Andre melalui pesan singkatnya, Rabu (18/11/2015).
Dikatakan Andre, karena jika dihitung secara ekonomi Indonesia mengalami kerugian jika PT Freeport masih dikelola pihak Amerika.
Bahkan menurutnya, jika dilihat secara langsung apabila Freeport dikelola Indonesia maka perusahaan Freeport di Amerika itu tidak berarti.
"Dan hal tersebut menunjukan begitu luar biasanya Freeport Indonesia," tuturnya.
Untuk itu lanjut Andre, kita harus mengambil momentum kasus Ketua DPR Setya Novanto ini untuk dijadikan pelajaran bagi pemerintah dan DPR, agar bersama-sama mengambil keputusan politik untuk menolak perpanjangan kontrak PT Freeport.
Menurut Andre, kasus Setya Novanto yang saat ini sedang heboh terindikasi adanya fenomena dugaan perebutan pengaruh antar kekuasaan antara ketua DPR Setya Novanto dengan Mentri ESDM Sudirman Said yang membuat saling rebut proyek.
"Untuk itu tolak saja perpanjangan Kontraknya dan serahkan kepada BUMN untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan bangsa asing. Pemerintah melalui BUMN pasti sanggup," tandasnya.