Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan bahwa tingginya biaya politik yang tinggi dalam setiap kontestasi pemilihan karena partai dan calon tidak memiliki data pasti.
"Relasinya sangat erat. Tahun 2014 saya terlibat dalam pemilihan caleg perempuan di NTT, dia bilang saya beli data pemilih Rp 50 juta, yang sebebasnya dapat dipublikasi bebas oleh KPU," ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Menurutnya, partai politik dan calon peserta pemilu wajib mengetahui data yang dimiliki oleh pihak berwenang maupun pihak lain termasuk lembaga survei.
Hal tersebut diperlukan untuk melakukan pemetaan politik dalam ajang pemilihan umum.
Titi menjelaskan mahalnya biaya politik yang nyata di Indonesia dewasa ini, karena partai politik dan calon peserta pemilihan menginginkan semua hal yang berbau instan
"Semua orang maunya instan. Tahu-tahu datang, tahu-tahu ingin menang dan terlihat sangat sporadis membagi-bagi uang," tambahnya
Kurangnya pertemuan tatap muka antara calon dan juga masyarakat, serta pola komunikasi satu arah, juga menjadikan biaya politik menjadi tinggi.
"Data-data ini penting, kalau tidak, uang akan jadi penguasa dan menghalalkan segala cara," jelas Titi.