Fahri Pertanyakan Kenapa Sedikit-sedikit Freepot Perpanjang Kontrak

TRIBUNNEWS.COM, MEULABOH - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, mengindikasikan bahwa dirinya menolak renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tambang di Papua.

Hal itu tersirat dari salah satu bagian dalam kuliah umum yang ia sampaikan saat mengunjungi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (21/11/2015), dengan tema "Pendidikan untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa".

"Saya sebetulnya tidak mau banyak berkomentar soal Freeport ini, tapi saya itu mempertanyakan kenapa sedikit-sedikit mereka itu perpanjang kontrak," katanya di hadapan mahasiswa Bumi Rencong tersebut.

"Kalau terus menerus diperpanjang itu, bagaimana kita bisa mengelola sendiri?" ujarnya.

Padahal menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pertambangan emas itu bukan sesuatu yang terlalu canggih.

"Tambang emas itu teknologi kampungan, tidak ada sedikitpun sophisticated-nya, cuma keruk-keruk tanah dikumpulkan lalu dicari emasnya," kata Fahri.

Fahri lantas bercerita masa-masa ia masih tumbuh di kampung halamannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan pernah menjalani kegiatan sebagai penimbang emas yang menerima hasil dari para penambang tradisional.

"Memang mencari emas itu teknologinya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja kok ya terus perpanjangan. Mentalitasnya di mana?" kata Fahri.

Kontrak karya penambangan emas Freeport di Papua akan berakhir pada 2021. Pemerintah harus memutuskan kelanjutan penambangan di sana dengan perpanjangan kontrak atau tidak dua tahun sebelumnya atau 2019.

Proses negosiasi perpanjangan kontrak karya itu saat ini tengah menjadi polemik setelah munculnya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke majelis kehormatan karena hal itu.

Setya Novanto melakukan tiga kali pertemuan dengan petinggi Freeport dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Dalam salah satu pertemuan, Setya Novanto menyebut minta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden serta bagian di proyek pembangkit listrik.(Tri Wahono)