Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menilai perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR RI Setya Novanto soal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk jatah saham PT Freeport adalah sesuatu tontonan politik yang tidak mendidik.
"Isu perseteruan Sudirman Said vs Setnov adalah tontonan politik yang tidak mendidik," kata Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Menurut dia, isu lebih nyentrik justru terkait integritas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang akan di uji kelayakan dan kepatutannya.
"Ini harus dibuka secara transparan ke publik soal pemilihan capim KPK," imbuh dia.
Komisi III DPR akan menunda uji kelayakan dan kepatutan delapan calon pimpinan KPK yang dinilai kurang memadai dan tidak adanya unsur dari Kejaksaan.
Ia sepakat dengan Komisi III yang meminta agar capim KPK dikembalikan ke pansel karena tidak adanya unsur dari Kejaksaan dan berkas laporan hasil seleksi Pansel itu dinilai tidak memadai, khususnya untuk data tentang delapan nama calon, sangat minim.
Willy menyarankan agar KPK tetap harus ada dua unsur lembaga penegak hukum yaitu KPK dan Kejaksaan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka bubarkan saja KPK dan kembalikan penegakan tindak pidana korupsi ke dua institusi Bhayangkara dan Adhyaksa itu.
"Kalau itu tidak dilakukan saya lebih setuju KPK cepat bubar dan kembalikan ke Kejaksaan dan Polisi. Gedung KPK yang baru pun bisa di launching sekaligus untuk isi pegawai Kejaksaan dan Kepolisian," tandas dia.