Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan.
Padahal, dampak kebakaran lahan dan hutan (karlahut) tersebut sangat merusak. Kerusakan tidak hanya terkait lingkungan alam, tetapi juga tatanan kehidupan sosial.
"Saya khawatir, isu ini hanya kencang pada saat kebakaran terjadi. Setelah padam, ceritanya juga padam. Tinggal menunggu tahun depan. Jika ada kebakaran lagi, baru ribut lagi," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin (30/11/2015).
Kalau memang serius, kata Saleh, semestinya pemerintah sudah mengumumkan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum juga seharusnya sudah berjalan.
Sayangnya, tutur Saleh, sampai sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur. Hanya ada janji akan diumumkan bulan Desember nanti.
Politikus PAN itu juga menegaskan penegakan hukum menjadi penting karena dua alasan.
Pertama, kerugian akibat kebakaran sangat luas, bahkan sampai menganggu negara-negara lain. Kedua, penegakan hukum dinilai sebagai bagian dari tindakan antisipatif agar hal tersebut tidak terulang lagi.
"Kalau didiamkan, peran negara seakan tidak akan kelihatan. Semestinya ini diprioritaskan. Apalagi saat ini presiden sedang mengikuti KTT perubahan iklim di Prancis. Kegiatan itu tentu tidak lepas dari isu deforestration (pengrusakan hutan)," tuturnya.